StevanusChristianHandoko.Com – DPRD DIY mengadakan rapat paripurna yang turut dihadiri Wakil Gubernur DIY serta jajaran eksekutif secara hybrid, daring maupun luring. Agenda rapat paripurna adalah Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DIY tentang Raperda APBD DIY Tahun Anggaran 2022.Selasa (13/06/2023).
Pemandangan Umum disampaikan oleh masing-masing juru bicara tiap fraksi DPRD DIY.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Rany Widayati, SE, MM. menyampaikan Pemandangan Umumnya terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2022. Melalui Pandangan Umum yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi Golkar berharap agar proses PPDB tahun 2023 dapat dilaksanakan secara adil, objektif, akuntabilitas serta dapat menghindari praktik atau suap jual beli kuota untuk masuk ke sekolah yang diinginkan dan juga menghindari tindakan diskriminatif bagi semua kalangan. Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi kinerja Pemda DIY yang telah berhasil kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga belas kalinya. Fraksi Golkar menanyakan mengapa serapan belanja daerah tidak mencapai 100%. Hal itu dikarenakan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran hanya mencapai 92,69%. Fraksi Golkar juga meminta agar Pemda DIY memperhatikan angga kemiskinan di DIY yang masih tergolong tinggi.
Fraksi PDIP DPRD DIY melalui juru bicaranya Kuntarti Puspandari juga memberikan Pemandangan Umumnya atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2022. Fraksi PDIP memberikan Pemandangan Umumnya kepada Pimpinan DPRD DIY. Beberapa Pemandangan Umumnya yaitu Fraksi PDIP meminta penjelasan penyebab mengapa tidak terealisasinya target belanja daerah yang hanya mencapai 92,69%. Fraksi PDIP juga memberikan tanggapan yang sama dengan fraksi lain terkait temuan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
Juru bicara Fraksi PKS DPRD DIY Imam Taufik dalam penyampaian Pemandangan Umumnya yang diwakili oleh Imam Taufik. Menjelang ibadah haji tahun 2023, Fraksi PKS berharap agar semua jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Fraksi PKS memberikan Pemandangan Umum atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2022 kepada Pimpinan DPRD DIY untuk ditindaklanjuti. Beberapa Pandangan Umumnya adalah terkait angka kemiskinan di DIY yang masih lebih tinggi dibandingkan 2021 sehingga Fraksi PKS menanyakan apa saja yang telah dilakukan Pemda DIY untuk mengatasi kemiskinan di DIY, selain itu juga Fraksi PKS menanggapi mengapa capaian APBD DIY tahun 2022 lebih kecil dibandingkan tahun 2021.
Juru bicara Fraksi PAN DPRD DIY Dra. Hj. Siti Nurjannah memberikan Pemandangan Umumnya terkait Raperda APBD DIY Tahun Anggaran 2022. Fraksi PAN DPRD DIY memberikan tanggapan terkait penurunan angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dll yang sudah dicanangkan sebelumnya tetapi belum mencapai target yang telah ditentukan. Fraksi PAN juga meminta agar aset daerah bisa dimanfaatkan sehingga pendapatan hasil daerah tidak hanya didominasi dari pajak daerah dan retribusi daerah saja.
Fraksi Gerindra DPRD DIY menyampaikan Pemandangan Umumnya yang disampaikan oleh juru bicaranya RM. Sinarbiyatnrjanat, SE. Fraksi Gerindra mengapresiasi atas kinerja Pemda DIY yang meraih opini WTP yang ketiga belas kalinya. Fraksi Gerindra juga memberikan tanggapan adanya penurunan dalam realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 171,91 milyar atau 3,01%
Juru bicara Fraksi PKB H. Sutiyo, SE. memberikan Pemandangan Umum Fraksi PKB. Fraksi PKB menanggapi terkait adanya penurunan realisasi pendapatan daerah sebesar 2,96% dibandingkan realisasi pendapatan daerah tahun 2021. Oleh karena itu Fraksi PKB memberikan rekomendasi agar melakukan perluasan pengembangan usaha berbasis teknologi dan informasi guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
Fraksi Nasdem-PSI-PD memberikan Pemandangan Umum yang disampaikan oleh juru bicaranya Dr. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., MM. Fraksi Nasdem-PSI-PD berkeyakinan bahwa dalam pelaksanaan APBD DIY 2022 pasti mendapatkan kendala ringan maupun berat sehingga harapannya kendala tersebut dilaporkan secara faktual di dalam laporan Pertanggungjawaban oleh Gubernur DIY. Selain itu juga Fraksi Nasdem-PSI-PD berharap agar program dan kegiatan sesuai dengan LKPJ Gubernur terhadap APBD DIY bisa diprioritaskan untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur serta penanganan dampak inflasi daerah.
Artikel Berita ini telah tayang di :
https://www.dprd-diy.go.id/pemandangan-umum-fraksi-fraksi-dprd-diy-terhadap-raperda-pelaksanaan-apbd-diy-tahun-anggaran-2022/
